Latest Post
Sudah 16 Tahun Jabat Ketum PDIP, Mega Masih Mau Lanjut ?
Copywritter By Unknown on Sunday, 21 September 2014 | 06:49
 |
| Penutupan Rakernas PDIP. copyright ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman |
Semarang - Kabar mengejutkan datang dari arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP yang berlangsung di Semarang. Forum yang awalnya diagendakan membahas persiapan partai dalam memainkan peran sebagai partai pemerintah malah menjadi ajang pernyataan dukungan untuk sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melanjutkan masa jabatan.
Aspirasi dari 33 DPD se-Indonesia agar Megawati menjadi ketua umum lagi itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.
"Dalam pidato tersebut, secara aklamasi mewakili seluruh 33 DPD tampil untuk menyampaikan sebuah permohonan politik untuk diminta kesediaannya kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan," kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah tentang penyampaian aspirasi yang digelar tertutup itu.
Basarah menyatakan, keputusan Megawati menjadi ketua umum PDIP 2015-2020 akan dikukuhkan dalam Kongres IV pada 2015.
Megawati sendiri menerima usulan itu, namun dia juga memikirkan usianya yang sudah tua. Sejak 1999 memimpin PDIP, Megawati hingga kini sudah 16 tahun memimpin si moncong putih. Jika kongres 2015 menetapkan Megawati memimpin untuk periode hingga 2020, Megawati akan menjadi ketua umum partai paling lama yang pernah ada di Indonesia.
Bagaimana usulan agar megawati menjadi ketua umum lagi itu muncul dan diterima Megawati? Berikut rangkumannya:
Aspirasi dari 33 DPD se-Indonesia agar Megawati menjadi ketua umum lagi itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.
"Dalam pidato tersebut, secara aklamasi mewakili seluruh 33 DPD tampil untuk menyampaikan sebuah permohonan politik untuk diminta kesediaannya kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan," kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah tentang penyampaian aspirasi yang digelar tertutup itu.
Basarah menyatakan, keputusan Megawati menjadi ketua umum PDIP 2015-2020 akan dikukuhkan dalam Kongres IV pada 2015.
Megawati sendiri menerima usulan itu, namun dia juga memikirkan usianya yang sudah tua. Sejak 1999 memimpin PDIP, Megawati hingga kini sudah 16 tahun memimpin si moncong putih. Jika kongres 2015 menetapkan Megawati memimpin untuk periode hingga 2020, Megawati akan menjadi ketua umum partai paling lama yang pernah ada di Indonesia.
Bagaimana usulan agar megawati menjadi ketua umum lagi itu muncul dan diterima Megawati? Berikut rangkumannya:
Tanpa diduga-duga, Rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah, menjadi forum bagi Megawati Soekarnoputri untuk menyatakan kesiapannya memimpin partai kembali untuk periode 2015-2020. Hal itu ditegaskan Megawati di hadapan sejumlah pengurus daerah.
"Ada sebuah aspirasi berbicara mengenai ketua umum. Karena itu adalah hak di kongres tapi bukan berarti dilarang karena sebagai sebuah aspirasi yang nanti akan menjadi sebuah rekomendasi. Jadi karena nanti seluruh peserta rakernas, saat ini menyatakan kesetujuan saya untuk menjadi ketum lagi," kata Megawati di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Megawati mengatakan, kesiapannya menjadi ketua umum kembali harus dikukuhkan lebih dulu sebelum Kongres tahun depan.
"Karena dalam AD/ART kami dalam rakernas tidak ada mekanisme tapi bukan berarti dilarang, di mana ini semua aspirasi yang diwakili oleh seluruh jajaran tiga pilar di PDIP yaitu struktur, legislatif, eksekutif," kata Megawati.
Jika sudah mendapat persetujuan tiga pilar partai, kata Megawati, sebenarnya hal itu sudah kuorum. "Yang gampang nantinya dibawa ke kongres untuk segera dilakukan pengukuhan sehingga kongres nanti sifatnya saya sebagai penanggung jawab," ujar Megawati.
"Kongres mengetahui bahwa bagaimana tata tertib untuk jadwal kongres. Maka tidak akan ada lagi pilihan ketum tapi yag ada adalah dengan resmi pengukuhan ketum periode 2015-2020, yang ada nanti hanyalah pilihan DPP partai," ujarnya.
"Ada sebuah aspirasi berbicara mengenai ketua umum. Karena itu adalah hak di kongres tapi bukan berarti dilarang karena sebagai sebuah aspirasi yang nanti akan menjadi sebuah rekomendasi. Jadi karena nanti seluruh peserta rakernas, saat ini menyatakan kesetujuan saya untuk menjadi ketum lagi," kata Megawati di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Megawati mengatakan, kesiapannya menjadi ketua umum kembali harus dikukuhkan lebih dulu sebelum Kongres tahun depan.
"Karena dalam AD/ART kami dalam rakernas tidak ada mekanisme tapi bukan berarti dilarang, di mana ini semua aspirasi yang diwakili oleh seluruh jajaran tiga pilar di PDIP yaitu struktur, legislatif, eksekutif," kata Megawati.
Jika sudah mendapat persetujuan tiga pilar partai, kata Megawati, sebenarnya hal itu sudah kuorum. "Yang gampang nantinya dibawa ke kongres untuk segera dilakukan pengukuhan sehingga kongres nanti sifatnya saya sebagai penanggung jawab," ujar Megawati.
"Kongres mengetahui bahwa bagaimana tata tertib untuk jadwal kongres. Maka tidak akan ada lagi pilihan ketum tapi yag ada adalah dengan resmi pengukuhan ketum periode 2015-2020, yang ada nanti hanyalah pilihan DPP partai," ujarnya.
Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan utama dia siap menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi adalah demi membantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengakui usulan itu juga datang dari Jokowi.
"Enggak tau ya ini (Jokowi) tiba-tiba inspirasinya apa sehingga memang saya kaget juga. Kebetulan saya lagi makan salak hampir saja ketelan bijinya," kata Megawati kepada wartawan di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Setelah mendapat usulan dari Jokowi tersebut, Megawati mengakui memikirkan sejumlah pertimbangan sampai akhirnya pada keputusan siap menjadi ketua umum PDIP untuk periode 2015-2020.
"Karena memang banyak faktor yang harus dipikirkan karena mereka mungkin sudah sangat mengerti karena kami sebagai sebuah keluarga besar di partai ini. Mungkin itu tadi yang saya katakan, sebuah partai yang unik, ya begitulah PDI Perjuangan," kata Megawati.
Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK ke depan, Megawati melihat PDIP membutuhkan ketua umum yang tidak hanya mengerti soal kepartaian, tetapi juga pemerintahan.
"Membutuhkan seorang ketum mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai, dan saya kan juga pernah jadi presiden satu kali, sehingga ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," ujar Megawati.
"Enggak tau ya ini (Jokowi) tiba-tiba inspirasinya apa sehingga memang saya kaget juga. Kebetulan saya lagi makan salak hampir saja ketelan bijinya," kata Megawati kepada wartawan di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Setelah mendapat usulan dari Jokowi tersebut, Megawati mengakui memikirkan sejumlah pertimbangan sampai akhirnya pada keputusan siap menjadi ketua umum PDIP untuk periode 2015-2020.
"Karena memang banyak faktor yang harus dipikirkan karena mereka mungkin sudah sangat mengerti karena kami sebagai sebuah keluarga besar di partai ini. Mungkin itu tadi yang saya katakan, sebuah partai yang unik, ya begitulah PDI Perjuangan," kata Megawati.
Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK ke depan, Megawati melihat PDIP membutuhkan ketua umum yang tidak hanya mengerti soal kepartaian, tetapi juga pemerintahan.
"Membutuhkan seorang ketum mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai, dan saya kan juga pernah jadi presiden satu kali, sehingga ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," ujar Megawati.
Megawati Soekarnoputri telah menyatakan siap untuk kembali menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2015-2020. Alasan utama Megawati menyatakan kesiapan itu sebelum Kongres 2015 adalah untuk membantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Karena memang banyak faktor yang harus dipikirkan karena mereka mungkin sudah sangat mengerti karena kami sebagai sebuah keluarga besar di partai ini. Mungkin itu tadi yang saya katakan, sebuah partai yang unik, ya begitulah PDI Perjuangan," kata Megawati kepada wartawan di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
"Sehingga saya melihat ke depan ini terutama untuk membantu presiden Pak Jokowi yang Insya Allah dilantik pada 20 Oktober," kata Megawati.
Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK ke depan, Megawati melihat PDIP membutuhkan ketua umum yang tidak hanya mengerti soal organisasi kepartaian, tetapi juga pemerintahan.
"Membutuhkan seorang ketum mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai, dan saya kan juga pernah jadi presiden satu kali, sehingga ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," ujar Megawati.
"Karena memang banyak faktor yang harus dipikirkan karena mereka mungkin sudah sangat mengerti karena kami sebagai sebuah keluarga besar di partai ini. Mungkin itu tadi yang saya katakan, sebuah partai yang unik, ya begitulah PDI Perjuangan," kata Megawati kepada wartawan di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
"Sehingga saya melihat ke depan ini terutama untuk membantu presiden Pak Jokowi yang Insya Allah dilantik pada 20 Oktober," kata Megawati.
Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK ke depan, Megawati melihat PDIP membutuhkan ketua umum yang tidak hanya mengerti soal organisasi kepartaian, tetapi juga pemerintahan.
"Membutuhkan seorang ketum mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai, dan saya kan juga pernah jadi presiden satu kali, sehingga ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," ujar Megawati.
Meski tidak secara spesifik mengungkapkan apa yang akan dibantu, Megawati mengisyaratkan langkah politiknya itu tak lepas dari aksi Koalisi Merah Putih yang ingin menjegal Jokowi.
"Rakyat yang memilih Jokowi, tentu dalam sebuah pemilu akan ada calon, saya sajalah contohnya enggak usah jauh-jauh ketika 2004 ketika saya dinyatakan kalah, ya sudah, enggak ada saya berbuat macam-macam yang namanya di DPR," kata Megawati di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Kemudian pada Pilpres 2009, Megawati mengatakan, dia juga dinyatakan kalah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"2009 Saya maju lalu dinyatakan oleh MK karena pada 2004 terbentuk MK dan 2009 sudah masuk ke MK, secara prosedural hukum nasional kita. Saya enggak berbuat macam macam, saya menerima karena bukan untuk pikiran sesaat," kata Megawati.
Ditanya apakah sekarang ada yang macam-macam, Megawati mengatakan, "Enggak perlu saya jawab."
Namun kuat dugaan Koalisi Merah Putihlah yang dimaksud Megawati telah macam-macam. Misalnya saja, partai pengusung Prabowo-Hatta itu berusaha mengambil jatah ketua DPR dari PDIP lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kemudian mereka mencoba mengubah sistem pilkada selama ini, dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD.
"Rakyat yang memilih Jokowi, tentu dalam sebuah pemilu akan ada calon, saya sajalah contohnya enggak usah jauh-jauh ketika 2004 ketika saya dinyatakan kalah, ya sudah, enggak ada saya berbuat macam-macam yang namanya di DPR," kata Megawati di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Kemudian pada Pilpres 2009, Megawati mengatakan, dia juga dinyatakan kalah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"2009 Saya maju lalu dinyatakan oleh MK karena pada 2004 terbentuk MK dan 2009 sudah masuk ke MK, secara prosedural hukum nasional kita. Saya enggak berbuat macam macam, saya menerima karena bukan untuk pikiran sesaat," kata Megawati.
Ditanya apakah sekarang ada yang macam-macam, Megawati mengatakan, "Enggak perlu saya jawab."
Namun kuat dugaan Koalisi Merah Putihlah yang dimaksud Megawati telah macam-macam. Misalnya saja, partai pengusung Prabowo-Hatta itu berusaha mengambil jatah ketua DPR dari PDIP lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kemudian mereka mencoba mengubah sistem pilkada selama ini, dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD.
Kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk dimajukan lagi menjadi ketua umum PDI Perjuangan 2015-2020 diwarnai momen-momen mengharukan. Salah satunya refleksi Megawati soal usianya yang akan mencapai 72 tahun pada 2020.
"Apakah aku akan diberikan usia panjang. Bung Karno wafat 69 tahun, Pak Taufiq 70 tahun. Sekarang aku 67 tahun. Maka dalam 5 tahun, 67 tambah 5 kan, kalau saya jadi, maka umur saya 72 tahun. Apakah masih diizinkan oleh Allah SWT?" kata Megawati yang disambut teriakan 'masih' oleh 1.500an kader PDIP.
Hal itu disampaikan Megawati di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Setelah menyampaikan refleksi tersebut, Megawati akhirnya menerima aspirasi dari pengurus daerah untuk menjadi ketua umum kembali. "Dengan mengucapkan bismillah, saya sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima untuk menjadi ketua umum," kata Megawati disambut tepuk tangan.
Menurut Megawati, aspirasi di Rakernas IV dari DPP, DPD dan DPC partai sebenarnya sudah memenuhi kuorum seperti di Kongres.
"Maka dengan demikian, di dalam kongres partai nanti, tetap akan dilakukan hal yang ada di AD/ART kita. Hanya saya sendiri yang akan sampaikan di kongres, hasil rakernas IV, mengenai pemilihan ketua umum yang pada waktu sekarang ini telah dilakukan secara aklamasi dengan kehadiran seluruh peserta rakernas," ujarnya.
Setelah itu, kata Megawati, tentu pemilihan ketua umum di Kongres 2015 ditiadakan. "Kongres IV hanya akan melakukan program tahunan kita 5 tahunan ke depan," ujarnya.
"Apakah aku akan diberikan usia panjang. Bung Karno wafat 69 tahun, Pak Taufiq 70 tahun. Sekarang aku 67 tahun. Maka dalam 5 tahun, 67 tambah 5 kan, kalau saya jadi, maka umur saya 72 tahun. Apakah masih diizinkan oleh Allah SWT?" kata Megawati yang disambut teriakan 'masih' oleh 1.500an kader PDIP.
Hal itu disampaikan Megawati di arena Rakernas IV PDIP, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Setelah menyampaikan refleksi tersebut, Megawati akhirnya menerima aspirasi dari pengurus daerah untuk menjadi ketua umum kembali. "Dengan mengucapkan bismillah, saya sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima untuk menjadi ketua umum," kata Megawati disambut tepuk tangan.
Menurut Megawati, aspirasi di Rakernas IV dari DPP, DPD dan DPC partai sebenarnya sudah memenuhi kuorum seperti di Kongres.
"Maka dengan demikian, di dalam kongres partai nanti, tetap akan dilakukan hal yang ada di AD/ART kita. Hanya saya sendiri yang akan sampaikan di kongres, hasil rakernas IV, mengenai pemilihan ketua umum yang pada waktu sekarang ini telah dilakukan secara aklamasi dengan kehadiran seluruh peserta rakernas," ujarnya.
Setelah itu, kata Megawati, tentu pemilihan ketua umum di Kongres 2015 ditiadakan. "Kongres IV hanya akan melakukan program tahunan kita 5 tahunan ke depan," ujarnya.
Kesediaan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi, langsung menjadi keputusan Rakernas IV di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini karena sebelumnya seluruh pengurus daerah PDIP secara aklamasi telah menyampaikan aspirasi tersebut.
"Aspirasi ini akan jadi putusan rakernas, mengikat secara keseluruhan kader partai di semua tingkatan," ujar Ketua Panitia Pengarah Rakernas IV PDIP Anderas Pareira itu di arena Rakernas IV, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Aspirasi agar Megawati menjadi ketua umum lagi itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, yang mewakili 33 DPD se-Indonesia.
"Dalam pidato tersebut, secara aklamasi mewakili seluruh 33 DPD tampil untuk menyampaikan sebuah permohonan politik untuk diminta kesediaannya kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan," kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah tentang penyampaian aspirasi yang digelar tertutup itu.
Basarah menyatakan, keputusan Megawati menjadi ketua umum PDIP 2015-2020 akan dikukuhkan dalam Kongres IV pada 2015.
"Aspirasi ini akan jadi putusan rakernas, mengikat secara keseluruhan kader partai di semua tingkatan," ujar Ketua Panitia Pengarah Rakernas IV PDIP Anderas Pareira itu di arena Rakernas IV, Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9).
Aspirasi agar Megawati menjadi ketua umum lagi itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, yang mewakili 33 DPD se-Indonesia.
"Dalam pidato tersebut, secara aklamasi mewakili seluruh 33 DPD tampil untuk menyampaikan sebuah permohonan politik untuk diminta kesediaannya kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan," kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah tentang penyampaian aspirasi yang digelar tertutup itu.
Basarah menyatakan, keputusan Megawati menjadi ketua umum PDIP 2015-2020 akan dikukuhkan dalam Kongres IV pada 2015.
sumber : merdeka.com
Profil Prabowo Subianto
Copywritter By Unknown on Saturday, 20 September 2014 | 23:30
 |
| foto copyright by merdeka.com |
Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Nama Lengkap : Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Profesi : -
Agama : Islam
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : Rabu, 17 Oktober 1951
Zodiac : Balance
Hobby : Berkuda
Warga Negara : Indonesia
BIOGRAFI
Prabowo Subianto merupakan mantan Danjen Kopassus, pengusaha dan politisi. Prabowo juga politikus dari partai Gerindra. Pada pemilihan umum tahun 2009, ia dipilih sebagai wakil dari capres Megawati Soekarnoputri namun ia harus bersabar karena kemenangan masih belum berpihak.
Prabowo berasal dari keluarga ilmuwan. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia, pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ahli ekonomi dulu dipercaya Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Prabowo menikahi anak Soeharto yang bernama Siti Hediati Hariyadi pada tahun 1983.
Prabowo pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Selama karir militernya, ia berjasa dalam sebuah operasi melawan Gerakan Papua Merdeka. Ia membebaskan 12 peneliti yang sedang melakukan ekspedisi, 5 di antaranya adalah warga negara Indonesia.
Nama Prabowo sering dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mulai dari tudingan bahwa dialah dalang (mastermind) dari serangkaian aksi penculikan para aktivis penembakan mahasiswa Trisakti, penyulut kerusuhan Mei 1998, hingga menerabas ke isu seputar klik dan intrik di kalangan elite ABRI. Mulai dari tudingan adanya "pertemuan konspirasi" di Markas Kostrad pada 14 Mei 1998, tuduhan hendak melakukan kudeta yang dikaitkan dengan isu "pengepungan" kediaman Presiden B.J. Habibie oleh pasukan Kostrad dan Kopassus, sampai ke pembeberan sifat-sifat pribadinya.
Selain karir politik dan militernya, Prabowo juga memiliki sebuah bisnis bersama saudaranya di Mangkajang, Kalimantan Timur. Ia kini tercatat memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan yang dipimpinnya meliputi Nusantara Energy (perusahaan minyak, gas alam dan batu bara), Tidar Kerinci Agung (minyak kelapa), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).
Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Asosiasi Pencak Silat Indonesia.
Dalam pemilu tahun 2009, Prabowo tercatat sebagai calon presiden-wakil presiden terkaya yang memiliki nilai kekayaan hingga 1,5 trilyun rupiah dan 7.5 milyar dollar Amerika.
Prabowo Subianto terpilih sebagai kandidat calon presiden untuk putaran pemilu 2014, Dengan menggandeng Hatta Rajasa sebagai calon wakil presidennya. Pasangan dengan nomor urut satu ini menghadapi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada tanggal 9 Juli 2014.
Prabowo berasal dari keluarga ilmuwan. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia, pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ahli ekonomi dulu dipercaya Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Prabowo menikahi anak Soeharto yang bernama Siti Hediati Hariyadi pada tahun 1983.
Prabowo pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Selama karir militernya, ia berjasa dalam sebuah operasi melawan Gerakan Papua Merdeka. Ia membebaskan 12 peneliti yang sedang melakukan ekspedisi, 5 di antaranya adalah warga negara Indonesia.
Nama Prabowo sering dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mulai dari tudingan bahwa dialah dalang (mastermind) dari serangkaian aksi penculikan para aktivis penembakan mahasiswa Trisakti, penyulut kerusuhan Mei 1998, hingga menerabas ke isu seputar klik dan intrik di kalangan elite ABRI. Mulai dari tudingan adanya "pertemuan konspirasi" di Markas Kostrad pada 14 Mei 1998, tuduhan hendak melakukan kudeta yang dikaitkan dengan isu "pengepungan" kediaman Presiden B.J. Habibie oleh pasukan Kostrad dan Kopassus, sampai ke pembeberan sifat-sifat pribadinya.
Selain karir politik dan militernya, Prabowo juga memiliki sebuah bisnis bersama saudaranya di Mangkajang, Kalimantan Timur. Ia kini tercatat memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan yang dipimpinnya meliputi Nusantara Energy (perusahaan minyak, gas alam dan batu bara), Tidar Kerinci Agung (minyak kelapa), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).
Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Asosiasi Pencak Silat Indonesia.
Dalam pemilu tahun 2009, Prabowo tercatat sebagai calon presiden-wakil presiden terkaya yang memiliki nilai kekayaan hingga 1,5 trilyun rupiah dan 7.5 milyar dollar Amerika.
Prabowo Subianto terpilih sebagai kandidat calon presiden untuk putaran pemilu 2014, Dengan menggandeng Hatta Rajasa sebagai calon wakil presidennya. Pasangan dengan nomor urut satu ini menghadapi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada tanggal 9 Juli 2014.
Riset dan analisa oleh Pilar Asa Susila
Last update: 11 Juni 2014
PENDIDIKAN
- Alumnus Akabri Magelang (1974)
KARIR
- 1996 Komandan Jenderal Koppassus
- 1998 Panglima Kostrad, Dua bulan kemudian jabatan diturunkan oleh Pangab Wiranto dikarenakan keterlibatannya terhadap aktivis LSM dan Pelanggaran HAM.
- Ketua Umum HKTI periode 2004-2009
- Ketua Umum Partai Gerindra
PENGHARGAAN
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
- Satya Lencana Seroja Ulangan–III
- Satya Lencana Raksaka Dharma
- Satya Lencana Dwija Sistha
- Satya Lencana Wira Karya
- The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja
- Bintang Yudha Dharma Nararya
Profil Muhammad Amien Rais
Muhammad Amien Rais
Nama Lengkap : Muhammad Amien Rais
Profesi : -
Agama : Islam
Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : Rabu, 26 April 1944
Zodiac : Taurus
Hobby : Membaca | Diskusi | Menulis
Warga Negara : Indonesia
BIOGRAFI
Amien Rais adalah salah satu pilar penting politik di Indonesia yang ikut membidani lahirnya reformasi dan berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Sejak di bangku kuliah Amien Rais sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya adalah menjadi salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan menjabat sebagai Sekretaris Lembaga DAkwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta.
Mengikuti keinginan ayahnya, Amien Rais mengambil kuliah bidang politik di Universitas Gadjah Mada. Ternyata memang di bidang inilah Amien berkembang pesat. Skripsinya yang menyoroti politik luar negeri Israel berhasil mendapatkan nilai A dan Amien Rais berkesempatan melanjutkan studi hingga program doktoral di beberapa universitas ternama luar negeri. Disertasinya menyorot soal Timur Tengah dan semakin memperdalam dua bidang kajian yang sangat lekat dengan hidup Amien Rais, yaitu politik dan Islam.
Sepulangnya ke Indonesia, Amien Rais mengepalai Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan yang dinaungi Yayasan Mulia Bangsa Yogyakarta. Lembaga ini mengkaji dan meneliti kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat negara. Dengan pengalamannya di banyak negara dan studi politik yang dilakukannya selama bertahun-tahun, Amien Rais memiliki pengetahuan yang sangat luas terutama soal hak asasi manusia dan demokrasi.
Dengan bekal tersebut, Amien Rais tidak tinggal diam melihat kebobrokan di dalam negara Indonesia, beliau sering mengkritik banyak hal dalam pemerintahan. Bersama dengan para tokoh nasional lain, beliau mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).
Telah aktif menulis sejak di masa sekolah, suara dan kritik Amien Rais juga diserukan melalui tulisan, salah satunya dengan menjadi penulis tetap di Harian Umum Republika dan menulis sejumlah buku tentang politik dan Islam. Beliau adalah tokoh yang vokal menyerukan pendapat dan terang-terangan mengkritik kebobrokan pemerintahan Orde Baru yang saat itu masih berkuasa. Ketika kondisi perekonomian Indonesia semakin lemah, Amien Rais termasuk tokoh nasional yang menyerukan reformasi total dalam pemerintahan dan menuntut lengsernya presiden Soeharto.
Di tahun 1998, Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang membawa aspirasi perjuangan Muhammadiyah untuk negara. Amien Rais menjadi ketua umumnya dan diajukan menjadi calon presiden di Pemilu tahun 1999 dan 2004. Gagasan Amien Rais memberikan pengaruh yang besar di politik nasional dan kestabilan negara, salah satunya adalah dengan membentuk Poros Tengah saat persaingan politik nasional sedang memanas memperebutkan kursi kepresidenan setelah BJ Habibie.
Atas manuver-manuver politiknya untuk bangsa Indonesia, Amien Rais disebut-sebut sebagai Bapak Bangsa. Usai Pemilu tahun 2004, Amien Rais memutuskan untuk kembali menjadi akademisi di kampus, dan tetap bergiat di Muhammadiyah dan partainya, PAN.
Riset dan analisa oleh Somya Samita
PENDIDIKAN
- George Washington University (postdoctoral degree, 1988-1989)
- Chicago University, Chicago, USA (gelar Ph.D dalam ilmu politik 1984)
- Al-Azhar University, Cairo, Mesir (1981)
- Notre Dame Catholic University, Indiana, USA (1974)
- Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada (lulus 1968)
KARIR
- Ketua MPR (1999-2004)
- Ketua Umum Partai Amanat Nasional, 1999
- Ketua Muhammadiyah (1995-2000)
- Anggota Grup V Dewan Riset Nasional (1995-2000)
- Peneliti Senior di BPPT (1991)
- Direktur Pusat Kajian Politik (1988)
- Wakil Ketua Muhammadiyah (1991)
- Asisten Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1991-1995)
- Pengurus Muhammadiyah (1985)
- Dosen pada FISIP UGM (1969-1999)
PENGHARGAAN
- Zainal Zakse Award dari tabloid Mahasiswa Indonesia dan Harian Kami
Karya/Penelitian:
- Prospek Perdamaian Timur Tengah 1980-an (Litbang Deplu RI)
- Perubahan Politik Eropa Timur (Litbang Deplu)
- Kepentingan Nasional Indonesia dan Perkembangan Timur Tengah1990-an (Litbang Deplu)
- Zionisme: Arti dan Fungsi (Fisipol, UGM)
- Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais Jakarta: Serambi, 1999
- Amien Rais Menjawab Isu-isu Politik Kontroversialnya, Bandung: Mizan, 1999
- Amien Rais Sang Demokrat, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Suara Amien Rais, Suar Rakyat, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Membangun Kekuatan di Atas Keberagaman, Yogyakarta: Pustaka SM, 1998
- Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, MenegakkanAmar Ma’ruf Nahi Munkar, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998
- Tauhid Sosial, Formula Menggempur Kesenjangan, Bandung: Mizan, 1998
- Melangkah Karena Dipaksa Sejarah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Mengatasi Krisis dari Serambi Masjid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Refleksi Amien Rais, Dari Persoalan Semut Sampai Gajah, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- Visi dan Misi Muhammadiyah, Yogyakarta: Pustaka SM, 1997
- Demi Kepentingan Bangsa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Tangan Kecil, Jakarta: UM Jakarta Press, 1995
- Moralitas Politik Muhammadiyah, Yogyakarta: Penerbit Pena, 1995
- Keajaiban Kekuasaan, Yogyakarta: Bentang Budaya-PPSK, 1994
- Timur Tengah dan Krisis Teluk, Surabaya: Amarpress, 1990
- Politik Internasional Dewasa Ini, Surabaya: Usaha Nasional, 1989
- Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan, 1987
- Tugas Cendekiawan Muslim, Terjemahan Ali Syariati, Yogyakarta: Salahuddin Press, 1985
- Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah, PAU-UGM
- Orientalisme dan Humanisme Sekuler, Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983
Jokowi : Yakin Koalisi Merah Putih Tak Bertahan Lama
 |
| jokowi-jk umumkan struktur kabinet. copyright ©2014 merdeka.com/imam buhori |
Presiden terpilih Joko Widodo yakin partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak akan bertahan lama. Menurutnya, dalam politik tidak ada koalisi permanen.
"Koalisi permanen itu enggak ada dalam politik. Harus ngomong realitas politik," kata Jokowi di rumah dinasnya Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9).
Salah satunya soal RUU Pilkada. Jokowi yakin, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak kompak soal RUU tersebut. Terutama menyikapi pilkada langsung.
"Ya kan pemerintah sudah memberikan dukungan itu kan bisa. Demokrat juga memberikan dukungan dihitung kan bisa," ujarnya.
Belakangan ini santer terdengar bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan berlabuh ke kubu Jokowi. Apalagi dalam Rakernas ke-IV PDIP di Jawa Tengah, beberapa elite PAN dan PPP hadir. Di antaranya Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo dan Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.
Jokowi menegaskan, lobi kepada PAN dan PPP masih dalam proses. "Sekarang masih proses. Ditunggu minggu ini," ujar Jokowi.
"Koalisi permanen itu enggak ada dalam politik. Harus ngomong realitas politik," kata Jokowi di rumah dinasnya Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9).
Salah satunya soal RUU Pilkada. Jokowi yakin, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak kompak soal RUU tersebut. Terutama menyikapi pilkada langsung.
"Ya kan pemerintah sudah memberikan dukungan itu kan bisa. Demokrat juga memberikan dukungan dihitung kan bisa," ujarnya.
Belakangan ini santer terdengar bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan berlabuh ke kubu Jokowi. Apalagi dalam Rakernas ke-IV PDIP di Jawa Tengah, beberapa elite PAN dan PPP hadir. Di antaranya Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo dan Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.
Jokowi menegaskan, lobi kepada PAN dan PPP masih dalam proses. "Sekarang masih proses. Ditunggu minggu ini," ujar Jokowi.
sumber : merdeka.com
Prabowo : Sindir Ahok, Kutu Busuk Kutu Loncat ?
 |
| Capres Prabowo Subianto, dalam acara Dialog Kebudayaan Bersama Capres dan Cawapres di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, 28 Juni 2014. Acara tersebut diselenggarakan oleh Federasi Teater Indonesia (FTI) dan Bale Sastra Indonesia (BSI). (foto : TEMPO/Dhemas Reviyanto) |
Bogor - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyindir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ketika membuka kongres luar biasa partainya di Nusantara Polo Club, Cibinong, Bogor. Dia awalnya bertanya kepada fungsionaris Gerindra tingkat daerah dari seluruh Indonesia yang berkumpul di sebuah tenda besar itu.
"Mana yang kutu loncat?" tanya Prabowo kepada kader-kader partainya, Sabtu, 20 September 2014. Dari ratusan kader, ada beberapa yang menceletuk, "Ahok." Prabowo lalu melanjutkan, "Siapa yang kutu busuk?" Kader-kader itu pun menjawab, "Ahok."
Mendengar celetukan itu, Prabowo menyahut sambil tertawa, "Bukan aku yang ngomong, ya." Ahok merupakan panggilan akrab Basuki. Dia baru saja mundur dari Gerindra lantaran tak sependapat dengan partainya itu.
Dalam kongres ini, Prabowo berterima kasih kepada seluruh kader Gerindra dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat karena telah setia mendukung partai berlambang kepala garuda itu. "Alam nanti akan memisahkan mana kader yang baik, mana kader yang setengah baik," kata bekas calon presiden itu.
Menurut dia, dalam hidup, seseorang harus memegang prinsip. "Baik katakan baik, buruk katakan buruk." Bila tidak memegang nilai itu, ujar Prabowo, orang tersebut berarti tidak punya agama.
"Pelajaran yang kami terima dari orang tua dan nenek moyang adalah pelajaran kebaikan. Saya tidak tahu ada ajaran orang tua yang lain. Tampaknya mungkin ada," katanya. Perkataan Prabowo itu lagi-lagi disambut kader dengan celetukan, "Ahok."
Namun, Gerindra, kata Prabowo, tidak mempermasalahkan keputusan orang yang cirinya dia sebut itu. "Yang mau menipu, bohong, khianat, curang, korupsi, boleh cari partai lain. Saya berbesar hati, karena hari ini justru yang kutu loncat itu tidak banyak," kata Prabowo.
Gerindra mengadakan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti Suhardi, yang wafat pada 28 Agustus lalu. Prabowo belum mau mengungkapkan siapa calon terkuat pengganti Suhardi. Acara tersebut berlangsung tertutup. Seusai kongres luar biasa, Gerindra melanjutkan pertemuan dengan para kadernya yang terpilih menjadi anggota legislatif dari tingkat kabupaten hingga pusat.
"Mana yang kutu loncat?" tanya Prabowo kepada kader-kader partainya, Sabtu, 20 September 2014. Dari ratusan kader, ada beberapa yang menceletuk, "Ahok." Prabowo lalu melanjutkan, "Siapa yang kutu busuk?" Kader-kader itu pun menjawab, "Ahok."
Mendengar celetukan itu, Prabowo menyahut sambil tertawa, "Bukan aku yang ngomong, ya." Ahok merupakan panggilan akrab Basuki. Dia baru saja mundur dari Gerindra lantaran tak sependapat dengan partainya itu.
Dalam kongres ini, Prabowo berterima kasih kepada seluruh kader Gerindra dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat karena telah setia mendukung partai berlambang kepala garuda itu. "Alam nanti akan memisahkan mana kader yang baik, mana kader yang setengah baik," kata bekas calon presiden itu.
Menurut dia, dalam hidup, seseorang harus memegang prinsip. "Baik katakan baik, buruk katakan buruk." Bila tidak memegang nilai itu, ujar Prabowo, orang tersebut berarti tidak punya agama.
"Pelajaran yang kami terima dari orang tua dan nenek moyang adalah pelajaran kebaikan. Saya tidak tahu ada ajaran orang tua yang lain. Tampaknya mungkin ada," katanya. Perkataan Prabowo itu lagi-lagi disambut kader dengan celetukan, "Ahok."
Namun, Gerindra, kata Prabowo, tidak mempermasalahkan keputusan orang yang cirinya dia sebut itu. "Yang mau menipu, bohong, khianat, curang, korupsi, boleh cari partai lain. Saya berbesar hati, karena hari ini justru yang kutu loncat itu tidak banyak," kata Prabowo.
Gerindra mengadakan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti Suhardi, yang wafat pada 28 Agustus lalu. Prabowo belum mau mengungkapkan siapa calon terkuat pengganti Suhardi. Acara tersebut berlangsung tertutup. Seusai kongres luar biasa, Gerindra melanjutkan pertemuan dengan para kadernya yang terpilih menjadi anggota legislatif dari tingkat kabupaten hingga pusat.
Penulis :LINDA TRIANITA
Sumber : Tempo.co
Kabinet Jokowi Pakai Mobil ESEMKA Untuk Mobil Dinasnya ?
 |
| Jokowi saat memperkenalkan mobil ESEMKA pada akhir 2013 silam. (foto: dok/Antara) |
Jakarta – Setelah beberapa waktu lalu, tepatnya mengenai pasca pembatalan pengadaan mobil dinas sedan Mercedes-Benz, muncul beberapa pertanyataan lagi. Mobil dinas apa yang akan digunakan oleh kabinet Jokowi-JK nantinya ?
Apakah merek ESEMKA yang dipilih? Hal tersebut tentunya membuat penasaran bagi banyak kalangan.
“Bisa saja,” jawab Jokowi saat ditanya kemungkinan ESEMKA yang akan dipilih sebagai mobil dinas bagi anggota kabinetnya kelak.
“Nantilah itu dibicarakan setelah 20 Oktober (tanggal pelantikannya sebagai Presiden RI 2014-2019 -red),” sambung Jokowi buru-buru.
Namun sebelumnya dia menyatakan bahwa para menterinya akan menggunakan mobil dinas lungsuran dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Yaitu sedan Toyota Crown Royal Saloon yang jika pikir-pikir kondisinya masih sangat bagus. Hal tersebut karena mobil ini baru berumur lima tahun dan dirawat baik oleh negara.
“Mobil yang lama kan masih bagus-bagus. Mobil saya yang sudah 10 tahun saja masih enak dipakai kok,” ujar Jokowi.
ESEMKA sendiri adalah merek mobil hasil rakitan dari PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK). Sejak akhir 2012 lalu, mobil ini sudah diproduksi secara massal dan dijual untuk umum.
Pengembangan ESEMKA sendiri tidak lepas dari dukungan Jokowi pada saat masih menjabat sebagai Walikota Surakarta. Sebagai bentuk dukungannya, Jokowi menggunakan SUV ESEMKA sebagai kendaraan dinasnya pada waktu itu
Sumber : Metrotvnews.com
RUU Pilkada : Politik Uang, Calon dan Parpol Dicoret
Copywritter By Unknown on Friday, 19 September 2014 | 07:39
 |
| Beberapa orang melintas di depan mural yang menyuarakan pilkada DKI yang bersih tanpa politik uang di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (6/7). copyright by ANTARA/Andika Wahyu |
Jakarta:- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti melakukan politik uang akan dilarang mengusung calon kepala daerah pada periode selanjutnya di daerah yang sama. "Selain itu, partai dan calonnya akan didiskualifikasi," kata Djohermansyah di kantornya, Kamis, 18 September 2014.
Hal itu, kata Djohermansyah, tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk pemilihan kepala daerah langsung. Pemerintah dan DPR memang menyiapkan dua draf mekanisme pemilihan kepala daerah karena fraksi di DPR terbelah.
Selain itu, menurut Djohermansyah, akan ada pengawasan dari aparat hukum untuk memastikan tak ada mahar-mahar politik. "Jika terbukti, tak ada peringatan, langsung dicoret," ujarnya. Partai politik juga akan dikenai denda 10 kali lipat nilai mahar, apabila terbukti melakukan politik uang.
Proses pembuktian, menurut Djohermansyah, akan diberikan batas waktu, seperti kasus di Mahkamah Konstitusi. "Jadi proses pilkada akan dihentikan dulu untuk menunggu proses hukum selesai," katanya.
Pemerintah dan DPR akan kembali membahas RUU Pilkada pada 22 September mendatang dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat pertama pada 23 September dan paripurna pada 25 September 2014.
Saat ini, empat fraksi, PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Demokrat mendukung pilkada langsung dan sisanya setuju pilkada melalui DPRD.
Hal itu, kata Djohermansyah, tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk pemilihan kepala daerah langsung. Pemerintah dan DPR memang menyiapkan dua draf mekanisme pemilihan kepala daerah karena fraksi di DPR terbelah.
Selain itu, menurut Djohermansyah, akan ada pengawasan dari aparat hukum untuk memastikan tak ada mahar-mahar politik. "Jika terbukti, tak ada peringatan, langsung dicoret," ujarnya. Partai politik juga akan dikenai denda 10 kali lipat nilai mahar, apabila terbukti melakukan politik uang.
Proses pembuktian, menurut Djohermansyah, akan diberikan batas waktu, seperti kasus di Mahkamah Konstitusi. "Jadi proses pilkada akan dihentikan dulu untuk menunggu proses hukum selesai," katanya.
Pemerintah dan DPR akan kembali membahas RUU Pilkada pada 22 September mendatang dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat pertama pada 23 September dan paripurna pada 25 September 2014.
Saat ini, empat fraksi, PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Demokrat mendukung pilkada langsung dan sisanya setuju pilkada melalui DPRD.
Penulis : TIKA PRIMANDARI
Sumber : tempo.co
